Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; (2) kendala-kendala pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7. 3 Ibid, Pasal 1 angka 10. 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal Pasal 53 ayat (1). Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Januari. 2015 dan perkara tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pekanbaru tanggal 27 Februari 2015. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan. Gedung PTUN Jakarta: Foto: Dokumen Hol. Advokat Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa resmi menggugat Presiden atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lantaran tidak menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Fiktif Positif sebagaimana diatur Pasal 175 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). CONTOHPUTUSAN - sk mahkamah agung nomor 036 kma sk ii 2013 pedoman perkara lingkungan perencanaan pasca tambang yang berkibat terjadinya kerusakan lingkungan yang merambah pada areal hutan wilayah perizinan yang telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, dan m, serta melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU mSW6jrg.

contoh surat gugatan ptun tentang perizinan